Senin, 08 Juni 2009

HATI HATI OBAT PALSU


Obat yang baik adalah obat yang terjaga kualitasnya mulai dari sumber yang benar, pembuatan bahan baku, distribusi bahan baku formulasi yang tepat, pembuatan yang baik, quality control , quality asurance yang baik dari produsen yang saat ini sudah tertata dengan baik di Indonesia, sekecil apapun produsen obat harus melaksanakan CPOB (Cara pembuatan Obat yang Baik), CPOB di Indonesia sudah mulai bisa diyakinkan sebab setiap produsen obat harus melalui penyaringan cGMP (current Good Manufacturing Practice) dimana DepKes, dalam hal ini BPOM sudah menjalankan Industrial Mapping ke seluruh Industri farmasi dan mengeluarkan rekomendasi ada diposisi manakah produsen tersebut dalam melaksanakan kelayakan pembuatan obat

Apakah sudah cukup dengan pembuatan obat yang baik ? sama sekali tidak sebab obat sangat rawan dengan suhu, kelembaban cahaya serta faktor alam yang lainnya sehingga BPOM saat akan mengeluarkan izin edar obat akan memeriksa uji stabilita setiap obat bila sudah lulus uji stabilita maka obat tersebut akan di luncurkan denga masa edar atau expired date di dipercepat

Salah satu yang membuat waktu expired date menjadi berkurang adalah penyimpanan yang kurang baik, suhu tidak terjaga, kelembaban tidak terpantau dan tidak terlindung dari cahaya

Apotik atau Instalasi farmasi yang baik akan menelusuri serta menjaga kualitas obatnya dengan berpartner dengan distribusi yang baik untuk memperoleh obat yang baik dan terjaga mutu nya mulai dari audit pengiriman ke apotik maupun mampu telusur data pengiriman dari pabrik ke distributor

Bagaimanakah mengenali obat yang baik :
  • Pastikan Produsen yang membuat
  • Pastikan bahwa obat terdaftar di BPOM
    (lihat no registrasi atau Nomor Ijin Edar (NIE) di setiap kemasan)
  • Pastikan bukan obat selundupan
  • Pastikan obat diperoleh dari apotik
    resmi atau instalasi farmasi rumah sakit
  • Pastikan harga obat yang wajar tidak
    terlalu murah (lihat di HET pada unit
    terkecil )
  • Pastikan Kemasan utuh dari setiap unit
    terkecil produk
  • Pastikan obat tidak dalam masa tanggal
    kadaluarsa obat (expiry date)


Apakah Obat palsu ?



Obat Palsu menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/2008 adalah:Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.


Obat Palsu menurut World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia) adalah :
Obat-obatan yang secara sengaja penandaannya dipalsukan, baik identitasnya maupun sumbernya".


Praktek pemalsuan bisa terjadi pada merek dan produk obat paten maupun obat generik dengan berbagai macam kriteria pemalsuan

  • tanpa zat aktif (Placebo)
  • kadar zat aktif kurang
  • zat aktifnya berlainan
  • zat aktifnya sama dengan kemasan dipalsukan
  • sama dengan obat asli (tiruan) kualitas yang sangat berbeda


Apakah Obat Aspal ?


Obat Aspal adalah obat asli dari pabrikan, yang diselundupkan.
Tidak terdaftar di Indonesia, belum disesuaikan dengan peraturan lokal: halal, stabilitas karena penyimpanan dan kemasan yang kurang baik, dll. Obat palsu seolah-olah asli selundupan dari luar negeri


Resiko pemakaian Obat palsu sangat beresiko tinggi, hindari permakaian obat palsu dengan selalu mendapatkan obat dari sumber yang resmi

hati-hati :

" OBAT PALSU lebih berbahaya daripada UANG PALSU "



Pharmacy RS Puriindah



Nutwuri Andayana

Rabu, 27 Mei 2009

OBAT RACIKAN

Sediaan obat jadi terdiri dari kapsul, tablet, syrup, suppositoria salep, krim serta sediaan lainnya dalam kemasan utuh dari pabrik dan menjamin sediaan ini aman hingga ke end user diluar sediaan ini ternyata masih ada obat racikan yang di Indonesia masih merupakan hal yang biasa walaupun sebenarnya masih banyak pro dan kontra

Apakah Obat Racikan itu ?

Obat Racikan adalah bahan atau paduan bahan dengan dosis tertentu dapat mengobati pasien dengan sekali pemberian, tujuannya adalah untuk mempermudah pemberian kepada pasien atau beberapa campuran yang tidak tersedia dalam sediaan tetapi para dokter mempunyai kombinasi yang dirasa pas untuk indikasi tertentu, Biasanya resep racikan datang dari dokter spesialis anak (puyer) dan dokter spesialis kulit kelamin (salep/bedak). dan masih ada beberapa dokter lain yang masih menggunakan racikan ini

Pembuat Obat apapun skala produksinya harus memiliki standar pembuatan yang dikenal dengan cGMP (curent Good Manufacturing Practice atau di Indonesia dikenal dengan CPOB (Cara Pembuatan Obart yang Baik), standar ini sangat fokus akan keselamatan pasien, baik dosis, stabilitas produk, expire date, hygiene semua ini dijaga hingga pada pasien

Pertanyaannya adalah, mampukah apotek menerapkan standar CPOB dalam membuat resep racikan ?
Kalau mau jujur jawabannya adalah tidak. Pedoman penerapan CPOB tidak mungkin diterapkan di apotek. Dalam CPOB, semua obat harus diproduksi minimal dalam ruangan grey area. Merubah bentuk sediaan (seperti membuat puyer) analoginya sama dengan memproduksi. Karena sediaan oral maka dibutuhkan ruangan dengan standar grey area. Mustahil apotek memiliki grey area. Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan sangat tidak ekonomis dan akan membuat biaya dari racikan ini sangat tinggi


apakah kombinasi obat dalam resep racikan bersifat rasional?

Jawaban sementara belum tentu. Artinya perlu dilihat dulu kasus per kasus. Mengapa saya pertanyakan demikian? Mudah sekali jawabannya. Bila kombinasi obat dalam resep racikan rasional, tidak mungkin para industriawan melewatkan begitu saja kesempatan mengembangkan produk. Industri farmasi lokal butuh produk baru. Untuk mengembangkan molekul baru belum mampu. Yang paling mudah adalah pengembangan formulasi. Kalau kombinasi obat dalam resep racikan bersifat rasional pasti industri farmasi tidak akan menyia nyiakan kesempatan itu. Dan Badan POM tentunya akan memberi ijin untuk memproduksi secara massal.

Melihat hal diatas kita harus mulai memilih obat apakah yang harus kita konsumsi dan kita sudah harus sedikit bergeser untuk menggunakan obat jadi dan harus perlahan meninggalkan budaya obat racikan di apotik dan mulai menggunakan obat jadi yang hingga saat ini sudah menyentuh angka puluhan ribu jenis




Nutwuri Andayana

Pharmacy RS Puri Indah

Senin, 25 Mei 2009

Praktek Bersama (Apoteker & Dokter)

Diskusi tentang fenomena apotek tanpa resep dan dokter dispensing mengerucut pada usulan dan pertanyaan dari sejawat Dr Budiarto sebagai berikut “ Yth. Apoteker, untuk menyelesaikan masalah ini, saya mengusulkan : jika seorang dokter (dispensing) melakukan praktek, mempunyai pasien lebih dari 30 perhari, harus mempunyai seorang apoteker, ..bagaimana pendapat bapak ? “. Usulan tersebut diajukan melalui tulisan
Menurut pendapat saya, usulan tersebut merupakan sebuah bentuk legalisasi atas praktek dokter dispensing di daerah yang terjangkau oleh apotek. Tapi dilain pihak bisa juga sebaliknya, yaitu legalisasi apotek tanpa resep. Apotek tertentu yang secara ekonomis telah sehat bisa saja menyediakan layanan dokter (cuma-cuma) untuk meresepkan obat yang dibutuhkan konsumen yang datang ke apotek untuk membeli obat daftar G.
Bila mengacu pada pendapat saya diatas, mohon maaf, saya kok merasakan bahwa istilah legalisasi tidak lebih dari upaya membenarkan sesuatu yang salah ya ? Isinya tetap namun bungkusnya diubah, jadi begitu bungkusnya terbuka isinya sami mawon. Iya kan…?
Esensi dokter menuliskan resep dan kemudian apotek menyediakan obat sesuai permintaan tertulis dokter dalam resep adalah untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan seorang pasien. Dokter memilihkan obat yang sesuai yang dibutuhkan pasien atas dasar diagnosa yang ditegakkan.

Apoteker di apotek bertanggungjawab untuk memeriksa kebenaran dan kerasionalan resep yang diterimanya. Pemisahan aktivitas tersebut merupakan cara yang efektif bagi proses penjaminan kualitas untuk sebesar-besarnya keuntungan pasien.
Kolaborasi dokter - apoteker dengan demikian merupakan hal yang mutlak diperlukan demi tercapainya kualitas layanan yang optimal bagi pasien. Dalam konteks ini agar bentuk kolaborasi yang terjadi benar-benar bisa bebas nilai maka kedua belah pihak, baik dokter maupun apoteker, haruslah sama sama tidak memiliki konflik kepentingan. Hal yang mudah ditulis dan diucapkan tapi belum tentu mudah dipraktekkan.

Sebagai misal bisa kita lihat contohnya di rumah sakit. Bila tidak ada program standarisasi obat bisa dibayangkan berapa besar gudang yang dibutuhkan oleh instalasi farmasi untuk menyimpan obat-obatan yang digunakan. Juga berapa besar modal kerja yang mesti dibutuhkan rumah sakit.

Program standarisasi obat di rumah sakit antara lain bertujuan untuk mengendalikan banyaknya jenis dan merek obat yang digunakan oleh rumah sakit. Pertanyaannya, apakah dalam proses standarisasi bisa dijamin bebas konflik kepentingan ?
Dalam konteks serupa, praktek dokter-apoteker dalam satu atap adalah miniatur dari rumah sakit. Demi efisiensi apotek, rasanya hampir tidak mungkin keduanya tidak saling “sepakat” untuk menentukan jenis dan jumlah obat yang harus disediakan oleh apotek.
Apakah ini salah ? Tidak selalu, sepanjang unsur objektifitas tetap dijunjung tinggi.
Dengan ilustrasi demikian nampaklah bahwa legalisasi dokter dispensing maupun apotek tanpa resep bukanlah penyelesaian terhadap kesemrawutan sistem yang ada. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya penerapan asuransi kesehatan di negara kita. Karena mayoritas masyarakat membayar sendiri biaya pengobatannya, maka disitulah sumber segala kesempatan berawal.
dari PORTAL APOTEKER Indonesia